TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAD INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DALAM PENETAPAN TARIFISASI SERTA PENDAMPINGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH ADVOKAT

oleh agust hutabarat

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Dalam hubungan hidup bermasyarakat, setiap manusia berpegang pada kaidah  moral sebagai acuan dalam berprilaku. Kaidah moral ini dapat dijelma dalam kaidah sosial yang menjadi cermin setiap perbuatan hidup bermasyarakat, yang disebut dengan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini harus dihargai dan dipatuhi secara sadar oleh setiap anggota masyarakat. Karena tujuan hidup bermasyarakat adalah agar terpeliharanya ketertiban, kestabilan, dan kebahagiaan berdasarkan hukum kebiasaan.

Tapi karena manusia mempunyai keterbatasan, kelemahan, seperti berbuat khilaf, keliru, kesalahan, maka tidak mustahil suatu ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah sosial yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak stabil, yang perlu dipulihkan kembali. Untuk menegakkan ketertiban dan menstabilkan keadaan, diperlukan sarana pendukung, yaitu organisasi masyarakat dan organisasi Negara. Dalam bidang hukum, organisasi masyarakat itu dapat berupa organisasi profesi hukum yang berpedoman pada kode etik. Dalam bidang kenegaraan, organisasi masyarakat itu adalah Negara yang berpedoman pada Undang-undang (hukum positif). Melalui organisasi tersebut diharapkan dapat dipulihkan ketertiban dan kestabilan dalam masyarakat.

Dari perkembangan profesi hukum yang ada di Indonesia sekarang, kita melihat bahwa profesi hukum dimasa kini jauh lebih maju dibandingkan profesi hukum dimasa lampau. Tidak dapat dihindari bahwa semua profesi khususnya yang terkait dengan hukum sangat dibutuhkan, seperti :kepolisian, kejaksaan, kehakiman, notaris, dan advokat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, membuat kebutuhan akan jasa hukum semakin meningkat. Begitu juga dengan meningkatnya permasalahan dalam masyarakat, baik publik maupun privat. Mengakibatkan kebutuhan akan seorang advokat juga semakin tinggi.

Kode etik mengenai Advokat itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghambat kemandirian profesi, yang punya kewajiban mulia atau terpandang (officium nobile). Sebaliknya, kode etik Advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, Negara atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri.(kode etik yang disahkan 23 mei 2002)

  1. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan makalah ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

  1. Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap penggunaan jasa pengacara atau advokat?

  2. Bagaimana system penetapan tarifisasi seorang advokad dalam menyelesaikan sebuah kasus yang ditangani?

  3. Apabila seorang advokat membela seorang tersangka di muka pengadilan apakah hal itu bertetangan dengan kode etik advokat?

  1. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan makalah ini sendiri yang menjadi tujuan utama penulisan, yaitu:

  1. Mencoba untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami dan menyadari arti penting jasa advokat.

  2. Memberikan perbandingan tarifisasi jasa advokat dalam menangani sebuah kasus.

BAB II

PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

  1. Pengertian Advokat

Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (officium nobile) . Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilakuan kurang terhormat.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan menurut Kode Etik Advokat Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hokum

Dalam hal ini, seorang advokat selain memberikan bantuan hukum di dalam pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela, atau menjalankan kuasa demi kepentingan klien, juga dapat memberikan bantuan hukum diluar pengadilan, berupa konsultasi hukum, negosiasi maupun dalam hal pembuatan perjanjian kontrak-kontrak dagang serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

  1. Fungsi dan Peranan Advokat

Secara garis besar fungsi dan peranan advokat, sebagai berikut:

  1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;

  2. Memeperjuangkan hak asasi manusia;

  3. Melaksanakan Kode Etik Advokat;

  4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;

  5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan,kebenaran dan moralitas);

  6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat;

  7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (continuous legal education) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;

  8. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun secara internasional;

  9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi advokat;

  10. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat  yang terhormat (officium nobile);

  11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;

  12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi advokat;

  13. Member pelayanan hukum (legal services), nasehat hukum (legal advice), konsultan hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum (legal information) dan menyusun kontrak-kontrak (legal drafting);

  14. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (legal representation);

  15. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan pro bono publico).

B. PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG JASA ADVOKAT

Mungkin jasa advokat bagi sebagian orang tidaklah lagi asing. Pendampingan dan konsultan hukum menjadi sangat penting, apalagi di jaman yang semakin hari semakin berlari kencang mengejar kemajuan jaman. Bahkan saat ini jasa advokat menjadi sangat penting dengan banyaknya masyarakat yang harus berhadapan dengan para penegak hukum.

Seseorang tidak harus dalam masalah hokum menggunakan jasa advokat. Terkadang masyarakat borjuis, atau kalangan atas memiliki pengacara atau advokat pribadi. Bahkan tidak jarang para pengacara atau advokat sering dipakai sebagai juru bicara seseorang. Contohnya para artis yang menghadapi persidangan, tidak asing lagi jika yang disuruh berhadapan dengan pers adalah tim kuasa hukumnya, yang dalam hal ini adalah pengacaranya.

Proses memilih Advokat/Pengacara (Perusahaan Konsultan / Kantor Konsultan) sesuai dengan kebutuhan hukumnya adalah hampir sama dengan proses memilih Dokter, Akuntan, Notaris, Arsitek dan pekerja profesional lainnya. Tentu dengan menjamin profesionalisme dalam pekerjaannya, seorang Jasa Perizinan Advokat/Pengacara harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien, sehingga klien dapat menilai dan percaya akan kwalitas kerja si Advokat/Pengacara. Perlu kehati-hatian dan ketelitian klien dalam memilih Jasa Perizinan dan menentukan Advokat/Pengacara untuk menangani urusan hukumnya. Agar tidak keliru dalam memilih Advokat/Pengacara yang dibutuhkan, perlu ditempuh beberapa tips di bawah ini :

  1. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tersebut benar-benar nerupakan Advokat/Pengacara resmi yang memiliki izin praktek yang masih berlaku, bukan pengcara “gadungan” atau ”Pokrol”.

  2. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara memiliki kwalifikasi yang baik dalam bidang hukum tersebut.

  3. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tidak memiliki konplik kepentingan (conflict interest) dalam kasus yang ditangani.

  4. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tidak akan melakukan kongkalikong dengan pihak lawan atau Advokat/Pengacara pihak lawan.

  5. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tersebut memiliki track record yang baik dalam keAdvokat/Pengacaraan(Perusahaan Konsultan / Kantor Konsultan), termasuk menyangkut etika, moral dan kejujurnnya.

  6. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara tersebut tidak pernah terlibat dalam malpraktek hukum.

  7. Pastikan bahwa si Advokat/Pengacara adalah type pekerja keras dan berdedikasi tinggi akan profesinya serta benar berkerja demi kepentingan kliennya, bukan Advokat/Pengacara yang hanya pintar bicara lalu minta bayaran tetapi tidak becus membela kepentingan kliennya.

  8. Jika anda ragu akan kredibiltas seorang Advokat/Pengacara, mintakanlah foto copy Izin Praktek Advokat yang bersangkutan (berwarna merah) yang diterbitkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (dalam waktu dekat akan diganti dengan diterbitkan oleh PERADI), bukan kop suratnya, atau mintalah informasi tentang si Advokat/Pengacara tersebut lagsung kepada asosiasi-asosiasi Advokat/Pengacara resmi yang diakui oleh undang-undang yaitu : Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

  9. Bahwa, jika anda diperlakukan tidak sepatutnya oleh oknum Advokat/Pengacaraa, maka anda dapat melaporkan yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

(Dikutip dari http://ams-lawfirm.com/tips.html)

C. SISTEM TARIFISASI SEORANG ADVOKAT DALAM MENANGANI SEBUAH KASUS SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN KODE ETIK ADVOKAT

Jasa advokat merupakan jasa yang memberikan perlindungan hukum dan pendampingan hukum kepada seorang klien yang dihadapkan kepada sebuah masalah hukum. Pembayaran terhadap jasa advokat itu sendiri dilakukan oleh client yang menggunakan jasa si advokat tersebut dengan jumlah atau nominal yang telah disepakati, ini sesuai dengan isi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa, Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien”. Juga yang disebutkan dalam pasal satu poin (f) dalam kode etik advokat Indonesia. Hal ini dimungkinkan kerena tidak adanya standarisasi baku yang mengatur tentang minimal dan maksimal jumlah bayaran jasa advokat. Para advokat biasanya mengenakan tarif yang dianggap pantas oleh kedua belah pihak, atau menggunakan kisaran yang menurut kantor advokat bersangkutan pantas.

Mungkin saja di masyarakat sering beredar rumor tentang mahalnya tarif jasa advokat. Seperti yang dijelaskan di atas, hal ini karena belum adanya standarisasi baku tentang penetapan tarif advokat. Namun seorang advokat wajib memberikan bantuan jasa secara Cuma-Cuma kepada klien yang kurang mampu, ini disebutkan dalam pasal 1 ayat 9, pasal 21 dan pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tetapi dalam dunia advokat dikenal lima metode pembayaran jasa advokat, yaitu:

Pertama, pembayaran borongan (contract fee). Advokat memperoleh bayaran yang sudah ditentukan besarnya hingga perkara tersebut tuntas ditangani, di luar honorarium keberhasilan menangani perkara (success fee). Jadi, kalah atau menang dalam menangani suatu perkara, advokat tetap menerima honorarium sebesar yang telah disepakati, baik tata cara maupun waktupembayarannya. Biasanya pada saat penandatangan surat kuasa sudah dilakukan pembayaran sekitar 30%-50% dari total honorarium yang harus diterima dan selanjutnya disesuaikan dengan porsi pekerjaan yang sudah dilakukan, yang umumnya pembayaran dilakukan dua hingga empat termin, dan biaya sekitar 5%- 10% dibayarkan setelah perkara selesai. Jika sebelumnya telah disepakati, advokat masih dimungkinkan untuk mendapatkan success fee selain dari honorariumnya tersebut. Namun, dalam sistem ini biasanya sudah digabung menjadi satu paket (all in) dengan success fee.

Kedua, pembayaran berdasarkan porsi (contingent fees). Advokat menerima bagian dari hasil yang dimenangkan oleh klien dalam suatu sengketa hukum. Namun, advokat hanya akan menerima bagian jika ia berhasil memenangkan perkara tersebut (success fee). Jika tidak berhasil, maka dia hanya akan menerima penggantian untuk biaya operasional yang telah dikeluarkannya. Pembayaran berdasarkan porsi seperti ini tidak dilakukan dalam masalah-masalah bisnis rutin. Sistem ini umumnya digunakan dalam hal advokat bekerja dan mewakili klien untuk kasus sengketa melalui proses litigasi, mediasi, atau arbitrase.

Ketiga, pembayaran per jam (hourly rate). Cara pembayaran seperti ini dilakukan untuk jasa dalam lingkup bisnis kecil. Penting diketahui bahwa setiap aktivitas seorang advokat dalam mewakili kepentingan klien, termasuk jasa telepon untuk konsultasi dan hal-hal lain seperti surat menyurat untuk kepentingan pemberian nasihat hukum (legal advise), mempersiapkan dan menyusun suatu rancangan kontrak juga termasuk dalam perhitungan jumlah jam jasa yang harus dibayarkan. Jika metode ini yang digunakan, maka saat calon klien mengadakan pembicaraan dengan calon advokat yang dipilih harus terlebih dahulu ditanyakan berapa tarif per jam advokat dan waktu minimum pemakaian jasanya. Kebanyakan advokat menggunakan waktu minimum untuk pemakaian jasanya adalah 15 menit. Contoh, apabila seorang klien menelepon selama tujuh menit maka akan dibebankan biaya atas pemakaian jasa 15 (lima belas) menit. Di kota-kota besar, biasanya tarif per jamnya ditentukan dengan standard US$, yang saat ini di Jakarta berkisar US$ 250 hingga US$ 600 per jam untuk seorang advokat senior dan terkenal, dan US$ 75 hingga US$ 250 per jam untuk seorang advokat junior dan menengah. Metode ini kurang cocok untuk perkara litigasi (sengketa yang penyelesaiannya melalui proses di pengadilan/ kepolisian/ kejaksaan) yang besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk penanganannya.

Keempat, pembayaran ditetapkan (fixed rate). Advokat yang akan menangani suatu tugas atau proyek biasanya menentukan sistem pembayaran tetap. Namun sistem ini tidak dipakai untuk pelayanan jasa dalam lingkup litigasi (sengketa yang penyelesaiannya melalui proses di pengadilan/kepolisian/kejaksaan). Sistem ini biasanya diterapkan pada pemanfaatan jasa oleh bisnis skala kecil. Contohnya, seorang advokat menetapkan pembayaran untuk menghasilkan suatu kontrak atau dokumen.

Kelima, pembayaran berkala (retainer). Jika seorang advokat menggunakan sistem pembayaran berkala, klien membayar secara bulanan atau bisa juga dirancang untuk pembayaran per triwulan, semester atau tahunan sebelum berbagai jasa hukum diterima klien (pembayaran di depan) dan harus didefinisikan (dirinci) untuk disepakati bersama. Sistem ini sangat menguntungkan bagi klien, terutama jika klien tahu bahwa mereka akan sering membutuhkan advokat dalam suatu periode tertentu. Pembayaran model ini biasanya di luar perkara, atau untuk jasa konsultasi saja. Metode ini lebih mudah, effisien, dan efektif.

(Dikutip dari http:www.primarionline.com/berita/5_model_pembayaran_jasa_advokat)

C. HUBUNGAN KODE ETIK DAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT DENGAN KASUS YANG DITANGANI OLEH ADVOKAT

Dalam menangani sebuah kasus seorang advokat terikat dengan UU advokat dan kode etik advokat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pembatasan hal-hal apa saja yang boleh dibela seorang advokat di muka pengadilan. Selain itu juga agar seorang advokat tidak bertidak diluar kewajaran saat membela seorang klien.

Dalam organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang mengenal sebuah Dewan Kehormatan. Dewan kehormatan inilah yang berperan untuk memberikan sanksi kepada seorang advokat yang melanggar kode etik. Sejauh ini peranan Dewan Kehormatan ini dipandang cukup efektif. Dalam pasal pasal 7 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat.

Sering terjadi pandangan di masyarakat terhadap seorang advokat yang membela seorang klien yang di mata masyarakat telah dinyatakan bersalah atas suatu kasus. Tidak jarang masyarakat mencemooh advokat yang menjadi kuasa hukum si terdakwa. Dari sudut UU No. 18 Tahun 2003 hal ini dapat dimungkinkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal Pasal 15 UU No. 18 tahun 2003. Disebutkan pula dalam pasal 18 ayat 2, bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan klien yang sedang dibelanya.

Pandangan mengenai pembelaan yang dilakukan seorang advokat terhadap klien yang bersalah. Namun dalam hal ini seorang advokat tidak dapat membela seorang klien yang telah nyata-nyata bersalah agar dibebaskan dari semua tuntutan, namun semata-mata seorang advokat hanya sebagai penasehat atau pendamping si tersangka di muka pengadilan. Di sini si advokat bertugas untuk mendampingi agar hak-hak yang dimiliki si tersangka tidak dilanggar. Karena walaupun demikian dia tetap manusia dan warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Karena tidak jarang seorang tersangka diperlakukan semena-mena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini si tersangka dapat dapat dikatakan sebagai pencari keadilan, terlepas dari tindak pidana yang dilakukannya. Namun seorang advokat berhak untuk menolak pendampingan hokum kepada seorang klien dengan alasan bertentangan dengan hati nurani si advokat, tetapi tidak diperkenankan karena alasan perbedaan agama, suku, kepercayaan, keturunan dan lain sebagainya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 poin (a) Kode Etik Advokat Indonesia. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh seorang advokat sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia, bebas kepada siapapun tanpa membedakan agama, kepercayaan dan lain sebagainya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Advokat merupakan Profesi Terhormat ( Officium Nobile), yang dalam menjalankan profesinya bersifat Bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Guna menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan.

Dalam melaksanakan profesinya seorang Advokat memiliki aturan atau norma yang harus dipatuhi yaitu berupa Kode Etik. Kode etik Advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, Negara atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri.

Maka berdasarkan penjelasan di atas kita dapat menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

  1. Pemberian jasa pendampingan hokum kepada para pencari keadilan dilindungi oleh Undang-undang.

  2. Sistem penetapan tarifisasi penggunaan jasa advokat sesuai dengan kesepakatan antara advokat dank lien, walaupun dapat dimungkinkan seorang advokat boleh memberikan jasa Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu untuk membayar.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia

http:www.primarionline.com/berita/5_model_pembayaran_jasa_advokat

http://ams-lawfirm.com/tips.html

http://hukumonline.com/berita/resensi/jadilah_pengacara_yang_bersifat_arsitek”

About these ads

2 Komentar to “TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAD INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DALAM PENETAPAN TARIFISASI SERTA PENDAMPINGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH ADVOKAT”

  1. tolong dong apa saja yang melanggar etika profesi advkat.,.,.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 34 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: