PERANAN NEGARA DAN PSIKOLOGI DALAM PERKEMBANGAN KORUPSI SERTA PENANGGULANGANNYA

oleh lamasi

BAB I

PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG

Sangat tidak salah jika banyak orang berpendapat bahwa korupsi di negara ini telah menjadi budaya. Sedemikian parahnya hingga seakan-akan telah berubah menjadi penyakit kanker kronis yang menggerogoti dari dalam tubuh bangsa ini sendiri. Akibat korupsi yang semakin merajalela, tingkat kemiskinan juga meningkat tajam dan berpotensi untuk menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Singkatnya, benar yang dikatakan oleh Kwik Kian Gie, bahwa corruption is the root of the evil. Korupsi adalah akar dari semua masalah. (Kwik Kian Gie : 2006)

Korupsi yang kini merajalela di republik Indonesia, berakar pada masa tersebut, ketika kekuasaan bertumpu pada apa yang disebut kekuasaan “birokrasi patrimonial” (Max Weber, Wirtschaft und Geselschaft) yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti ini, penyimpangan, korupsi, pencurian, tentu saja dengan mudah berkembang. (Mochtar Lubis:1995)

Namun jika diteliti lebih dalam, ternyata korupsi telah mengakar dari masa lalu. Bahkan semua bangsa tidak hanya Indonesia yang terkena imbas dari perbuatan korupsi itu sendiri. Dan korupsi itu sendiri tidak hanya dilakukan oleh para pejabat tinggi negara, tapi juga oleh pejabat di tingkat RT/RW. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Mashyar dalam bukunya, “Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial”, sedemikian mewabahnya korupsi di Indonesia, maka wajar dikatergorikan dalam tindak pidana luar biasa (extra odinary crime).

Gejala-gejala timbulnya korupsi, belakangan ini di Indonesia menunjuk pada kasus-kasus yang silih berganti mencuat ke permukaan.Untuk Indonesia penilaiannya harus menukik juga kepada fakta bahwa korupsi nyaris semuanya dilakukan oleh mereka yang termasuk golongan the have. Dapat dipastikan dengan optik semacam ini bahwa korupsi bukanlah penyimpangan perilaku (deviant behavior), tetapi merupakan tindakan yang direncanakan penuh perhitungan untung rugi (benefit-cost ratio) oleh pelanggar hukum yang memiliki status terhormat (the honorable status of offenders), Ketika golongan ini yang menjadi pelaku maka korupsi senantiasa melibatkan perhitungan-perhitungan yang teliti dari pelakunya.

Pengerahan segenap kemampuannya dan kewenangan diperhitungkan secermat mungkin, sehingga orang lain hanya bisa merasakan aroma korupsi dan tak berdaya bila diminta harus membuktikan. Bagi koruptor besar, setiap celah untuk lolos telah dipersiapkan, termasuk bila harus menggunting misi suci dari sistem hukum. Lihat saja bagaimana hal ini diterapkan dengan model telenovela dalam kasus Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani. Dijebloskannya the have ke penjara malah berbalik menjadi semacam stempel yang memberikan justifikasi hilangnya rasa malu bagi koruptor dan keluarganya.

B.   RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam uraian ini adalah:
1.   Bagaimana hubungan negara terhadap timbul korupsi?

  1. Apa tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?
  2. Bagaimana cara atau langkah yang harus diambil dalam pemberantas korupsi di Indonesia?

C.   TUJUAN

Dalam pembuatan makalah ini adalah:

  1. Melihat aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pertumbuhan korupsi di Indonesia.
  2. Memberikan gambaran tentang tantangan besar yang dihadapi oleh pemberantasan korupsi di Indonesia.
  3. memerikan solusi pemberantasan korupsi di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A.   KAJIAN PUSTAKA

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

  • perbuatan melawan hukum;
  • penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
  • memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
  • merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

  • memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
  • penggelapan dalam jabatan;
  • pemerasan dalam jabatan;
  • ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
  • menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

1.  KONDISI YANG MENDUKUNG MUNCULNYA KORUPSI

  • Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
  • Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
  • Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
  • Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
  • Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”.
  • Lemahnya ketertiban hukum.
  • Lemahnya profesi hukum.
  • Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
  • Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
  • Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
  • Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau “sumbangan kampanye”.

2.  DAMPAK NEGATIF

2.1.  Demokrasi

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

2.2.  Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan “lapangan perniagaan”. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US $187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. [1] (Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, diluar jangkauan dari ekspropriasi di masa depan.

2.3.  Kesejahteraan umum negara

Korupsi politis ada dibanyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus “pro-bisnis” ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

3.  BENTUK-BENTUK PENYALAHGUNAAN

Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan, dan penipuan.

3.1.  Penyogokan: penyogok dan penerima sogokan

Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan.

Negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan.

Duabelas negara yang paling kurang korupsinya, menurut survey persepsi (anggapan ttg korupsi oleh rakyat) oleh Transparansi Internasional di tahun 2001 adalah sebagai berikut (disusun menurut abjad):

Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, dan Swiss

Menurut survei persepsi korupsi , tigabelas negara yang paling korup adalah (disusun menurut abjad):

Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Indonesia,Irak, Kenya, Nigeria, Pakistan, Rusia, Tanzania, Uganda, dan Ukraina

Namun demikian, nilai dari survei tersebut masih diperdebatkan karena ini dilakukan berdasarkan persepsi subyektif dari para peserta survei tersebut, bukan dari penghitungan langsung korupsi yg terjadi (karena survey semacam itu juga tidak ada)

3.2.  Sumbangan kampanye dan “uang lembek”

Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip menyangkut politisi.

Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis.

4.  TUDUHAN KORUPSI SEBAGAI ALAT POLITIK

Sering terjadi di mana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Di Republik Rakyat Cina, fenomena ini digunakan oleh Zhu Rongji, dan yang terakhir, oleh Hu Jintao untuk melemahkan lawan-lawan politik mereka.

5.  MENGUKUR KORUPSI

Mengukur korupsi – dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami adalah tidak sederhana, karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi Korupsi (berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi, termasuk sejumlah Indikator Kepemerintahan.

B.   TEORI NEGARA KLEPTOKRATIK TENTANG KORUPSI

Istilah “Kleptokratik” dimunculkan pertama kali oleh Andreski pada tahun 1968 melalui tulisannya yang berjudul “Kleptocracy or Corruption as a System of Government”. Menurutnya, “Kleptokrat” adalah seorang penguasa atau pejabat tinggi negara yang sasaran utamanya dalam memegang jabatan adalah untuk selalu berusaha memperkaya diri sendiri. Ia akan terus menggunakan kekuasaannya untuk mengejar tujuan tersebut (Andreski, 1968).

Mancur Olson mengistilahkan para kleptokrat sebagai “Stationary Bandit” (bandit tak bergerak). Mereka dapat bertindak sebagai pemegang monopoli sasta, mengejar efisiensi produksi, tetapi membatasi hasil ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan (Olson, 1993). Para “bandit tak bergerak” ini tidak perlu susah-susah mencuri uang negara. Mereka hanya memainkan regulasi dan memberikan hak istimewa kepada orang-orang swasta yang dikehendaki untuk menguasai dan memegang monopoli, yang sebelumnya menjadi hak dan kewenangan negara. Biasanya dengan alasan efisiensi dan mengurangi beban biaya negara, tetapi sesungguhnya negara dirugikan karena potensi keuntungan dari hak monopoli tersebut dijual atau diberikan kepada pihak swasta.

Pemerintahan negara kleptokratik pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang. Dengan alasan mendemokratisasikan perekonomian dan mengurangi peran negara secara monopolis, pemerintah membuat berbagai kebijakan deregulasi, khususnya pada sektor ekonomi. Di Indonesia, pengaruh paradigma “deregulasi” itu amat terasa pada tahun 1988, yang ditandai dengan dikeluarkannya serangkaian kebijakan deregulasi pada sektor keuangan, moneter, fiskal dan perbankan (Albab, Gaffar & Winarno, 1993). Francis Fukuyama (2005) mengamati bahwa kecenderungan semacam ini merupakan kecenderungan umum di negara yang menerapkan sistem demokrasi, yang mengkritik habis-habisan “pemerintahan yang gemuk”.

C.   TEORI PATRIMONIALISME TENTANG KORUPSI

Uraian tentang negara dan korupsi juga dapat ditemukan dalam karya klasik Max Weber, khususnya dalam penjelasannya mengenai tipe-tipe penguasa. Menurut Weber, penguasa itu dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu; (1). Penguasa Tradisional dimana kekuasaan didasarkan pada sistem warisan berdasarkan tradisi dan penguasa cenderung memiliki kekuasaan absolut. (2). Penguasa Kharismatik dimana kekuasaan didasarkan pada karisma dan kemampuan penguasa untuk meyakinkan masyarakat agar bersedia menuruti perintahnya. (3). Penguasa Legal/Rasional dimana penguasa memperoleh kekuasaannya melalui cara-cara yang rasional, profesional dan legal (Weber, 1947). Weber berpendapat bahwa patrimonialisme dapat kita jumpai pada tipe penguasa yang pertama, yaitu “penguasa tradisional” dimana tidak ada satu peraturan pun yang memisahkan antara properti publik dan properti swasta dari penguasa dan pejabat-pejabatnya.

Bagi Weber, dalam masyarakat patrimonialisme, korupsi malah berfungsi sebagai suatu cara untuk membantu terciptanya integrasi politik diantara golongan, partai, dan suku yang berbeda-beda dalam pemerintahan (Weber, 1947). Dengan “korupsi” (dengan cara membagi kekuasaan yang ada dengan partai lain) penguasa bisa mempertahankan kekuasaannya sekaligus mencegah terjadinya pertentangan dan perpecahan politik. Klitgaard menambahkan, bahwa dalam kondisi seperti ini, negara akan mendapatkan keuntungan dari korupsi (Klitgaard, 1980:32).

Indonesia di masa orde lama hingga orde baru agaknya lebih menampakkan negara korup dalam perspektif patrimonialism. Dwight Y King dalam salah satu tulisannya tentang ”Korupsi di Indonesia: Kanker Yang Dapat Diobati” bahkan menyatakan bahwa patrimonialism di Indonesia telah ada sejak jaman penjajahan. Praktik patrimonialism yang kemudian membudaya dan mengakar dalam praktik administrasi publik ini memperparah korupsi. Sebab praktik yang sekarang didefinisikan sebagai korupsi itu untuk beberapa kasus justeru tidak dinilai korupsi. Misalnya budaya memungut upeti.

Di Indonesia, sebagian besar korupsi memang disebabkan, ditumbuh suburkan, bahkan dilindungi oleh adanya paham patrimonial ini. Sehingga masyarakat dibuat permisif terhadap praktik pungutan pejabat elite pemerintahan dan masyarakat seakan menganggap wajar setiap ada pemberian (upeti) kepada pejabat negara (birokrasi) sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan yang diterimanya. Kondisi inilah yang pada akhirnya menjerumuskan bangsa Indonesia pada permasalahan korupsi yang akut.

Sejarah kepemerintahan Indonesia memang tidak dimulai dari sesuatu yang benar. Sistem kerajaan yang tidak demokratis, yang menempatkan raja sebagai penguasa yang tidak bisa dibedakan antara properti negara dan properti pribadi raja, memenjarakan masyarakat pada kondisi menerima kenyataan (yang sesungguhnya merupakan penyelewengan) sebagai kewajaran. Kedatangan Belanda ke Indonesia, yang akhirnya menjajah Indonesia beratus-ratus tahun lamanya, tidak memperbaiki situasi, malah memperburuk keadaan, dimana korupsi seakan mendapatkan legitimasi eksternal (dunia luar). Jika sistem dan administrasi publik yang dipraktekkan di Indonesia dipandang sebagai salah satu hasil belajar dari pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, maka sudah sangat wajar jika di dalam sistem administrasi publik di Indonesia banyak penyimpangan dan korup. Sebab praktik itulah yang pada awalnya dilakukan oleh Belanda di Indonesia.

Orang-orang Belanda datang ke bumi Nusantara Indonesia pada abad ke-16. selama periode awal kekuasaannya, sebagian kelangan Belanda melakukan praktik serupa dengan apa yang terjadi pada budaya Jawa Tradisional. Gaji yang dibayarkan Dutch East India Trading Company (VOC) hanya sebatas nominal, karena para pejabat pada saat itu berharap mengambil keuntungan dari kesempatan yang terbuka lebar untuk memperoleh pemasukan tambahan di luar aktivitas komersial resmi. Pada akhirnya, tindakan korup para pejabat tersebut menjadi begitu normal. (Dwight Y King, dalam Tanthowi, 2005, 130).

Meskipun dalam berbagai publikasi hasil studi tentang sepak terjang VOC tersebut berakibat vatal, yaitu kebangkrutan VOC pada abad ke-19, yang menjadikan VOC diambil alih oleh Kerajaan Belanda, namun praktek VOC selama 3 abad itu telah turut mencekoki budaya korup di kalangan pejabat dan elit Indonesia, terutama Jawa.

Saat menjajah pun Belanda membiarkan praktik upeti, suap dan korupsi yang terjadi dan dilakukan di kalangan penguasa kerajaan di Indonesia. Ini sangat masuk alak karena Belanda memang tidak menjajah Indonesia untuk memperbaiki sistem pemerintahan, tetapi sebaliknya. Karena itu Belanda melakukan pembiaran praktik korupsi itu asal kepentingan politik dan dagangnya di Indonesia tidak terganggu.

Era patrimonialisme di Indonesia pra-kemerdekaan sungguh-sungguh tumbuh subur. Begitu pula korupsinya. Namun pada perkembangan berikutnya muncul angin segar, yaitu ketika masa kemerdekaan. Beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan tingkat korupsi mengalami penurunan yang berarti.

Ketika orde lama tumbang dan digantikan oleh Orde Baru, keadaan ternyata tidak berubah. Polanya hampir sama dan korupsi terus menjadi-jadi. Dalam pandangan King, Orde Lama mencirikan sistem ekonomi dan pemerintahan berdasarkan “patronasi” yang progresif dan vulgar. Sedangkan Orde Baru tampil agak halus, yang dicirikan dalam rezim “birokrat-otoritarian”. Tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua pola tersebut. Jika pada pola pertama patrimonialisme terjadi secara terbuka, maka pada pola kedua patrimonialisme dilakukan dengan halus.

Teori Patrimonialism setidaknya telah mampu menjelaskan kepada kita bahwa dalam sistem pemerintahan yang patrimonialisme (baik yang dilakukan secara terbuka atau lunak/tertutup) korupsi bisa mewaba dan merajalela ke semua sektor kehidupan, karena memang tidak ada satupun undang-undang yang dibuat untuk melarang korupsi, bahkan negara melindunginya.

C.   PEMBAHASAN MASALAH

b.1.   Hubungan Negara dan Korupsi

Beberapa dekade lalu dunia ini dikejutkan oleh kenyataan bahwa banyak negara mengalami kebangkrutan karena tidak berfungsinya administrasi publik secara efektif. Kemiskinan, memburuknya tingkat kesehatan masyarakat, serta ketidak adilan distribusi pendapatan menjadi persoalan yang bersifat endemik di seluruh dunia. Beberapa negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah justeru mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, meskipun di negara tersebut memiliki angkatan kerja yang terdidik (Rose-Ackerman, 2006).

Para ahli ekonomi, politik, dan administrasi publik tertarik terhadap fenomena ini. Mereka kemudian melakukan serangkaian tulisan yang mendalam. Tulisan yang dilakukan oleh Rose-Ackerman atas permasalahan ini menyimpulkan bahwa biang teradinya ironi dan paradok tersebut adalah tidak berfungsinya institusi negara dan swasta (Rose-Ackerman, 2006). Sementara Keefer dan Knack berkesimpulan lebih konkrit bahwa akar persoalannya adalah tingginya indeks korupsi di negara-negara penerima bantuan (Keefer & Knack, 1995).

Dalam konteks akademik, ”korupsi” merupakan bahasan penting dari banyak disiplin ilmu, antara lain antropologi, sosiologi, politik dan administrasi publik. Pandangan masing-masing didiplin ilmu terhadap ”korupsi” sangat dipengaruhi oleh kekhususan disiplin ilmu tersebut. Implikasinya, pengertian dan definisi tentang korupsi menjadi sangat beragam dan diterapkan dalam konteks yang sangat kompleks. Bowles (1999) mengintrodusir berbagai definisi tentang korupsi yang beraneka ragam itu kedalam dua kelompok, yaitu definisi yang sempit dan definisi yang luas.

Sedangkan definisi korupsi secara luas pernah dikemukakan oleh para penulis teori-teori politik klasik seperti Plato dan Aristotoles, sebagaimana diuraikan oleh Bouckaert (1996) yang mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang merugikan negara, baik dilakukan secara illegal maupun legal. Bagi para penulis teori-teori politik klasik serta para penulis yang lebih kemudian yang dipengaruhi oleh pandangan Plato dan Aristoteles seperti Andreski (1978), korupsi tidak selalu dapat diamati sebagai sebuah tindakan illegal, seperti mencuri atau menggelapkan uang negara. Terkadang korupsi terjadi dan dilakukan dengan kesadaran penuh dan dilegalkan oleh negara.

Analisis atas pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah analisis yang sekedar melihat korupsi secara sosiologis, tetapi korupsi diamati dalam kaitan adanya “relasi antara negara dan pasar” atau ”relasi antara negara dan sektor swasta”. Hal ini sebagaimana yang diintrodusir oleh Susan Rose-Ackerman, bahwa korupsi merupakan gambaran hubungan antara negara dan sektor swasta. Terkadang pejabat negara yang menjadi aktor dominan, terkadang justeru pihak swasta yang menentukan (Rose-Ackerman, 2006).

B.2.   Tantangan Besar Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Agenda pemberantasan korupsi di era pemerintahan SBY nampaknya masih belum menunjukan titik terang. Presiden SBY sendiri sebagaimana dilansir berbagai media massa beberapa waktu lalu menyatakan ketidakpuasannya. Sikap ini merupakan bentuk pengakuan SBY atas berbagai kelemahan dan kekurangan pada jajaran pembantunya yang disampaikan secara resmi kepada publik. Keterusterangan tersebut juga perlu dilihat sebagai cermin masih adanya komitmen Pemerintah baru dalam memberantas korupsi.

Apa yang disampaikan SBY secara tidak langsung sebenarnya merupakan bentuk kritik terhadap jajaran kabinet, khususnya kepada pimpinan institusi kejaksaan dan kepolisian. Harus diakui bahwa agenda pemberantasan korupsi hingga saat ini belum menyentuh pada persoalan yang sangat penting, yakni perubahan dan perombakan pada struktur hukum. Struktur hukum yang dimaksud tidak lain adalah pembaharuan pada institusi penegak hukum dan penyegaran pada tingkat aparaturnya.

Harus diakui untuk membuktikan adanya praktek jual-beli kasus yang berujung pada
Faktor aparat penegak hukum menjadi sangat penting bagi keberhasilan pemberantasan korupsi mengingat hari demi hari, agenda pemberantasan korupsi kian mendapat tantangan berat. Paling tidak ada tiga tantangan dari luar (external factors) yang harus dilihat sebagai penghambat utama pemberantasan korupsi.

Pertama, tantangan atau hambatan politik. Walaupun bisa dikatakan telah ada komitmen politik dari pemerintah SBY, namun supaya agenda pemberantasan korupsi membuahkan hasil yang memuaskan, hal itu perlu didukung oleh penciptaan iklim politik yang sehat dan jajaran elit politik yang memiliki kemauan setara. Sayangnya kedua elemen pendukung itu nampaknya belum kelihatan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, iklim politik di Indonesia sampai saat ini justru menjadi tempat persemaian bibit-bibit korupsi baru.

Realitas yang sama juga terjadi pada elit politik. Alih-alih memberikan dukungan terhadap pemberantasan korupsi, resistensi dari mereka malah kental terlihat. Hal itu misalnya dapat direkam pada saat rapat dengar pendapat antara Jaksa Agung RI dengan Komisi III DPR RI yang berujung rusuh. Kalau tidak keliru, agenda rapat dengar pendapat kala itu tak lain adalah membahas korupsi APBD yang melibatkan anggota DPRD. Pertanyaannya, mengapa tema yang dipilih adalah korupsi yang melibatkan DPRD? Bukankah seharusnya yang harus diawasi oleh DPR adalah kinerja Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi?

Memang jawaban atas pertanyaan itu menjadi samar-samar, terbenam oleh riuhnya kemarahan kedua belah pihak. Namun jika hendak dirunut, korupsi yang melibatkan DPRD adalah korupsi yang didalamnya nama partai politik dan kader partai (elit politik lokal) selalu dikaitkan. Oleh karena itu, bisa ditebak kemana arah rapat dengar pendapat itu andai kericuhan tidak terjadi.

Kedua, tantangan atau hambatan hukum. Belakangan ini, kalangan yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi gemar menggunakan instrumen hukum untuk menutup-nutupi praktek korupsi yang dilakukan, sekaligus untuk melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Keluarnya pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi atas gugatan Bram Manoppo dalam dugaan korupsi pengadaan helikopter dimana Abdullah Puteh merupakan salah satu terdakwa, dengan menyatakan bahwa KPK tidak berwenang mengusut kasus korupsi yang terjadi sebelum dibentuknya KPK cukup membuat geram banyak kalangan yang menginginkan percepatan pemberantasan korupsi.

Upaya melaporkan balik dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang menyesatkan dan penghinaan terhadap pejabat negara menjadi senjata ampuh untuk meredam upaya masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus korupsi. Beruntung pihak Mabes Polri telah mengeluarkan surat edaran yang isinya memerintahan kepada jajaran kepolisian untuk mendahulukan pengusutan laporan dugaan korupsi daripada laporan pencemaran nama baik. Dalam masa transisi menanti lahirnya UU Perlindungan Saksi/Pelapor, kebijakan semacam itu menjadi teramat penting untuk memberikan jaminan dan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi.

Ketiga, hambatan sosial-ekonomi. Bagaimanapun pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial masyarakatnya. Dalam situasi dimana ikatan loyalitas yang terorganisasi atas kesamaan suku, keyakinan, asal-usul dan golongan, tak sedikit upaya pemberantasan korupsi mendapatkan tantangan. Baru-baru ini kita mendapat kabar bahwa kantor Kejati NTB dirusak oleh massa yang datang dari berbagai penjuru pulau Lombok. Beberapa keterangan menyebutkan peristiwa itu terjadi karena ada kekeliruan informasi yang sengaja dihembuskan kepada masyarakat Lombok oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memetik keuntungan dari situasi tersebut. Masyarakat menjadi mudah terpancing karena yang dieksploitasi adalah wilayah yang sangat sensitif yakni SARA.

Sama halnya dengan aksi massa yang menuntut pembebasan para terdakwa pelaku korupsi memberikan gambaran kondisi ekonomi belahan masyarakat tertentu yang sangat buruk. Hal itu membuat mereka mudah dimobilisasi asalkan ada bayaran.

Melihat berbagai persoalan diatas, semakin kuat keyakinan kita bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan, dan bahkan harus menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi, hukum-politik dan upaya perbaikan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melakukan hal itu, agenda pemberantasan korupsi selalu menjadi lembaran sejarah yang mengecewakan.

B.3.   Paket Penanganan Korupsi di Indonesi

Sebagai bangsa kita nyaris kehilangan akal sehat untuk menangani korupsi. Meskipun demikian, kiranya masih akan selalu hadir berbagai inovasi mencari jalan keluar, walaupun diantaranya masih berwatak wacana. Suara-suara semacam itu, termasuk tulisan ini, setidaknya dapat menjadi bukti bahwa masyarakat bukanlah bisu, tetapi tetap concern terhadap masalah korupsi.

Sebagai orang yang lama bergelut dalam dunia hukum, saya masih percaya terhadap kemampuan hukum untuk menjadi pemandu peneangan korupsi. Walaupun dalam panggung Indonesia idealisme itu barangkali dalam kasus-kasus tertentu akan tergores karena adanya kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum itu sendiri. Harus diakui juga, kadang bangsa ini memasuki episode di mana ada fakta bahwa dari awal membuat rencana untuk menjadikan hukum sebagai alat untuk memberikan pembenaran korupsi. Tampillah hukum sebagai alat kejahatan (law as tool of crime), yang memungkinkan korupsi yang paling kakap sekalipun dapat vevas karena tindakannya tidak menyalahi hukum.

Pandangan seperti itu benar dalam tataran semu, tetapi kondisi nyata memerlukan penjelasan lebih dari itu.  Dalam membaca hal ini saya teringat kata-kata Ovid (43 SM – 17 SM), seorang sastrawan Romawi, yang pernah dengan cerdas mengatakan bahwa “adalah kewajiban seorang ahli hukum untuk tidak saja memeriksa masalah yang dihadapi, tetapi juga keadaan sekitar masalah yang bersangkutan.” Karena saya berpegang kepada kenyataan bahwa korupsi dilakukan oleh golongan yang sehat secara batin, maka penanganan korupsi juga harus mencakup penanganan terhadap pelaku itu sendiri dan tidak semata-mata pada penanganan korupsi an sich.

Paket komplit

Penanganan korupsi yang saya usulkan merupakan paket komplit walaupun bertumpu kepada satu obesisi bahwa di atas itu semua hukum menjadi light house atau mercusuar. Penanganan korupsi dengan instrumen legal saya kira harus mencakup substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum.

Pidana mati tidak harus dihadapkan secara diametral dengan HAM, karena pembiaran terhadap pelaku tersebut justru akan menciptakan kesewenang-wenangan baru yang berpotensi melanggar HAM juga. Jadi, dalam konteks ini titik tekannya pada pertimbangan aktual masyarakat dan kemasalahatan publik. Selain itu, pengenaan pidana maksimal ditujukan untuk shock terapy sehingga jika dilakukan secara konsisten akan menggetarkan dan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku maupun calon-calon pelaku korupsi. Pada sisi lain, pemidanaan maksimal akan mumutus sistem dan mekanisme korupsi yang mendarah daging. Pemenjaraan yang lama misalnya, akan memotong jalur-jalur korupsi yang terbangun bersama-sama para pelaku. Oleh karena itu satu tarikan napas dengan semangat ini adalah mengamandemen UU Tipikor 1999, utama ancaman pidana minimum dalam Pasal 2 dan Pasal 3, masing-masing diubah menjadi 10 tahun dan 5 tahun.

Hukum yang bagus harus dikawal dengan aparat yang tidak bermental maling. Kiranya tidak berlebihan mengingat sifat paternalistik masyarakat yang masih kental, maka pucuk pimpinan hamba hukum seperti Kapolri dan Jaksa Agung haruslah sosok yang bersih, tegas, dan tidak berpotensi menjadi koruptor.  Ketegasan pimpinan hukum perlu karena dalam kasus korpsi tertentu terlihat adanya ekeengganan (atau tidak cukup nyali?) di kalangan ini untuk menangani dan menindaklanjuti kasus-kasus megakorupsi yang melibatkan struktur kekuasaan yang kuat dan berlapis. Karena komitmen memberantas korupsi harus merupakan kontrak yang abadi maka figur presiden dan wakil presiden juga harus berintegritas, termasuk latar belakang keluarganya.

Pada aspek sarana dan prasarana, maka penting untuk dipertimbangkan guna membangun penjara khusus koruptor seperti halnya penjara khusus narkoba dan terorisme. Dengan penjara khusus diharapkan akan melakukan pengawasan yang khusus juga sehingga tidak ada lagi mekanisme “narapidana titipan” pada penjara untuk pidana umumnya.

Pada aras budaya hukum perlu dilakukan pengucilan, bukan saja kepada koruptor tetapi juga misalnya kepada ahli-ahli hukum yang bersedia meringankan para koruptor. Bukan hal yang rahasia lagi dalam konteks tertentu “pendapat ahli tergantung pendapatannya” karena sudah diskenario oleh koruptor. Guna mendorong public responsibility kiranya semangat pendidikan antikorupsi, termasuk dibangunnya budaya malu (shaming culture) untuk korupsi—seperti sudah dilaksanakan kalangan tertentu—perlu didorong dan jika perlu, melalui jalur pendidikan, terutama dengan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Pelembagaan ke dalam pendidikan ini penting mengingat dalam konteks Indonesia tanggung jawab membongkar struktur korup berlaku bagi kita bersama sebagai bangsa, termasuk juga di daerah kita masing-masing. Korupsi bukan hanya masalah bangsa secara nasional, tetapi kini menjadi masalah daerah secara lokal. Dengan demikian, pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab bersama.

Pendidikan dirasa penting untuk menumbungkembangkan semangat antikorupsi mengingat pola perilaku korupsi tidak akan bisa ditumbangkan dengan ancangan parsial. Penumbangan pola perilaku korupsi meniscayakan ancangan holistik yang ditandai perubahan seluruh wilayah kepribadian, baik wilayah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap dan kemauan), dan behaviroal (tindakan).

Dalam kesempatan yang sama, sangat diperlukan juga pengkondisian lingkungan sosial yang bersifat menolak, menentang, serta menghukum korupsi di satu sisi, tetapi juga menerima, mendukung, dan menghargai sikap antikorupsi. Peran masyarakat sipil, utamanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menjadi penting sebagai salah satu subyek pengkondisian itu. Kiranya perlu dipertimbangkan untuk melakukan akreditasi terhadap LSM tersebut, supaya semangat pemberantasan korupsi berkesinambungan sekaligus menjaga LSM yang bersangkutan agar tidak terjebak ke dalam pusaran korupsi atau diantara tokoh-tokoh di dalamnya terjerat kasus korupsi.

Banyak Jalan

Dalam studi-studi akamedemik jalan yang ditempuh untuk membasmi virus korupsi tidak sama antara negara yang satu dengan yang lainnya. Sudah pasti setiap negara mempunyai jalur dan rutenya masing-masing. Tetapi perlunya membasmi korupsi pada dasarnya menjadi tekad di banyak negara. DI RRC, korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang memiliki bahaya tinggi kepada masyarakat (she hui weihaixing). Karena tingkat keberbahayaan (dangerousness) itu bukan sekedar mengancam secara individual, maka pelakunya memperoleh ganjaran pidana yang keras.

Pemberian sanksi alternatif yang lebih bermuatan nilai-nilai “malu” seperti di Jepang, rasanya sulit diterapkan di republik ini, sebab justru “malu” itu yang akhir-akhir ini lenyap.Bahkan di Amerika Serikat, dewasa ini makin tumbuh kejengkelan melembeknya negara dalam menangani korupsi, terutama kepada pelaku kejahatan ekonomi (economic criminal).  Kita juga sering kagum bagaimana Finlandia, kampium industri telekomunikasi dunia, mempunyai tingkat anti korupsi yang tinggi dan angka kriminalitas nyaris nol. Tetapi kita sering hanya mencontoh pembentukan regulasinya, dan lalai mempelajari bagaimana kultur antikorupsi itu telah begitu menjadi kebutuhan bagi setiap warganegara di sana.

BAB III

PENUTUP

A.   SARAN

Dari kajian dengan beberapa ulasan mengenai korupsi, baik aspek-aspek yang mendukung timbulnya tindakan korupsi di suatu negara serta tantangan-tantangan. Hal itu juga di perkuat dengan adanya teori-teori terkait yang berhubungan langsung dengan tumbuh kembangnya perbuatan korupsi itu sendiri. Sebagaimana yang terurai di atas bahwa peran negara yang lebih mendominasi pertumbuhan korupsi dalam sebuah negara. Baik itu kita tinjau dari pandangan teori negara Kleptokratik maupun dari teori negari Partimonialisme.

Bertumpu pada tinjauan inilah, saran yang dapat saya berikan yaitu perlunya kepekaan negara terhadap perkembangan korupsi, dengan kata lain negara harus lebih lihai dalam penanggulangan korupsi yang ada. Karena secara tidak di sengaja negara yang lemah menjadi lumbungnya korupsi, apalagi didukung dengan sikap dan moral bangsa yang sudah tidak ada. Dalam hal ini, negara perlu sekali mengambil jalan tegas dalam penanganannya.

Dari tinjauan kriminologi sendiri bahwa tindakan korupsi merupakan akibat dari ekonomi dan spikologis si pelaku. Sikap kurang puas dapat mendorong orang untuk melakukan perbuatan korupsi. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa perbuatan korupsi bisa terjadi karena adanya tuduhan politik terhadap seseorang.

B.   SIMPULAN

Setelah membaca ulasan di atas simpulan yang dapat di tarik dari makalah ini adalah:

  • Tindakan korupsi dapat terjadi karena adanya faktor dari negara, yang dalam mana seseorang dapat termotivasi untuk melakukan perbuatan korupsi karena timbul dorongan dari dalam negara itu sendiri.
  • Faktor spikologis dapat membuat sesorang terdorong untuk melakukan tindakan korupsi, karena dipengaruhi oleh rasa kurang puas yang dalam kata lain tidak pernah merasa cukup.
  • Tantangan yang terjadi terhadap pemberantasan tindakan korupsi dapat saja berasal dari diri, moral bangsa dan sikap negara yang seakan-akan melegalkan korupsi itu.

3 Responses to “PERANAN NEGARA DAN PSIKOLOGI DALAM PERKEMBANGAN KORUPSI SERTA PENANGGULANGANNYA”

  1. pak..
    minta ijin ngambil untuk bahan tugas kuliah..
    makasih pak..

Trackbacks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: