PERBANDINGAN SUBSTANSI ANTARA KEPPRES 55 TAHUN 1993, PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005, DAN PERPRES 65 TAHUN 2006

oleh lamasi

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan presiden Nomor 55 tahun 1993 sudah tidak sesuai sebagai landasan hukum dalam rangka melaksanakan pembanguna untuk kepentingan.

Selanjutnya, Untuk lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak hak atas tanah yang syah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum, dipandang perlu mengubah peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, karena dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan masyarakat saat ini.

Dengan dikeluarkannya perpres nomor 65 tahun 2006 yang merubah pasal 1 angka 3 perpres nomor 36 tahun 2005 sehingga bunyinya menjadi: “pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah bangunan tanaman dan benda benda yang berkaitan dengan tanah”. Juga diubahnya pada pasal 2 ayat 1, sehinnga berbunyi;”pengadaan tanah bagi pelaksanaan kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah”.sehingga diubahnya juga pada ketentuan pasal 3 yang bunyinya:”pelepasan ataau penyerahan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadaphak atas tanah”.

Terdapat perbedaan penetapan kategori Mengenai bidang-bidang pembangunan untuk kepentingan umum, berdasarkan keppres 55 tahun 1993 pasal 5 antara lain sebagai berikut:

a)      Jalan umum,saluran pembuangan air

b)      Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi

c)      Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat

d)      Pelabuhan atau Bandar udara terminal

e)      Peribadatan

f)        Pendidikan atau sekolahan

g)      Pasar umum atau pasar INPRES

h)      Fasiltas pemakaman umum

i)        Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain lain bencana

j)        Pos dan telekomunikasi

k)      Sarana olahraga

l)        Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya

m)    Kantor pemerintah

n)      Fasiltas ABRI

Karna perubahan pola kehidupan masyarakat sehingga mengenai bidang kepentingan umum berubah berdasarkan keluarnya perpres nomor 36 tahun 2005 pasal 5 yaitu sebagai berikut:

a)      Jalan umum,jalan tol,rel kereta api(diatas tanah,diruang atas tanah,ataupun diruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi

b)      Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan perairan lainnya

c)      Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat

d)      Pelabuhan, Bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal

e)      Peribadatan

f)        Pendidikan atau sekolah

g)      Pasar umum

h)      Fasilitas pemakaman umum

i)        Fasilitas keselamatan umum

j)        Pos dan telekomunikasi

k)      Sarana olahraga

l)        Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukung lainnya

m)    Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Negara asing,Perserikatan bangsa-bangsa,dan/atau lembaga internasional dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa

n)      Fasilitas TNI dan kepolisian Negara republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

o)      Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan

p)      Rumah susun sederhana

q)      Tempat pembuangan sampah

r)       Cagar alam dan cagar budaya

s)       Pertamanan

t)        Panti social

u)      Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik

Kemudian kesemuanya itu diganti dengan adanya perpres nomor 65 tahun 2006, meliputi bidang bidang sebagai berikut:

a)      Jalan umum,jalan tol,rel kereta api(diatas tanah,diruang atas tanah,ataupun diruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi

b)      Waduk, bendungan, irigasi, dan bangunan perairan lainnya

c)      Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat

d)      Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain lain bencana

e)      Tempat pembuangan sampah

f)        Cagar alam dan cagar budaya

g)      Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik

Perbedaan mengenai cara pembentukan panitia pengadaan tanah, menurut keppres nomor 55 tahun 1993 pasal 6 bahwa panitia dibentuk oleh gubernur kepala daerah tingkat I, sedangkan menurut perpres nomor 36 tahun 2005 pasal 6, panitia dibentuk oleh bupati/walikota,demikian halnya dengan perpres nomor 65 tahun 2006 pasal 6 panitia juga dibentuk oleh bupati/walikota, tapi kecuali panitia pengadaan tanah daerah khusus ibukota Jakarta dibentuk oleh gubernur.

Dalam keppres 55 tahun 1993 dijelaskan mengenai susunan kepanitiaan pengadaan tanah yang terdapat dalam pasal 7, sedangkan dalam perpres nomor 36 tahun 2005 tidak di jelaskan, kemudian dijelaskan kembali oleh perpres nomor 65 tahun 2006 pada pasal 6(5), yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan unsur badan pertanahan nasional.

Pada pasal 8 perpres nomor 36 tahun 2005 disebutkan ada 7 tugas dari panitia pengadaan tanah, yang diubah menjadi ada 8 tugas dari panitia pengadaan tanah pada pasal 7 perpres nomor 36 tahun 2005,  sedangkan dalam pasal 7 perpres nomor 65 tahun 2006 masih sama seperti yang dijelaskan dalam perpres nomor 36 tahun2005, Cuma pada pasal 7 huruf C diganti “menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan”,dan tambahan dalam pasal 7A perpres nomor 65 tahun 2006 dijelaskan mengenai aturan biaya kepanitiaan pengadaan tanah.

Tata cara mengenai penunjukan wakil atau penguasa dari pemegang hak tidak dijelaskan dalam keppres nomor 55 tahun 1993, tapi itu dijelaskan dalam pasal 9(3) perpres nomor 36 tahun 2005,

Hal hal yang terjadi apabila suatu musyawarah yang dilakukan tidak ada kesepakatan dijelaskan pada pasal 10  perpres nomor 36 tahun 2005, tidak dijelaskan pada keppres nomor 55 tahun 1993, tapi pada pasal 10 ayat 1 dan 2 di ubah pada perpres nomor 65 tahun 2006 pasal 10 ayat 1 dan 2 sehingga bunyinya sebagai berikut:

  1. Dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang ketempat atau alokasi lain maka musyawarah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal undangan pertama
  2. Apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai kesepakatan panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan bentuk ganti rugi, dalam keppres nomor 55 tahun 1993 pasal 13 ada 5 bentuk ganti rugi yaitu:

  1. uang;
  2. tanah pengganti;
  3. pemukiman kembali;
  4. gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c; dan
  5. bentuk lain yang di setujui oleh pihak pihak yang bersangkutan

dengan dikeluarkannya perpres nomor 36 tahun 2005 maka ada 3 bentuk ganti rugi yaitu:

  1. uang;
  2. tanah pengganti;
  3. pemukiman kembali;

kemudian diubah lagi dengan dikeluarkannya perpres nomor 65 tahun 2006, bentuk ganti rugi yaitu:

  1. uang;dan /atau
  2. tanah pengganti;dan/atau
  3. pemukiman kembali; dan/atau
  4. gabungan dari dua atau lebih untuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c;
  5. bentuk lain yang di setujui oleh pihak pihak yang bersangkutan

pada perpres nomor 36 tahun 2005 dijelaskan mengenai bila pemegang tidak menghendaki bentuk  ganti rugi, tidak dijelaskan dalam keppres nomor 55 tahun1993

ketentuan pada pasal huruf a keppres nomor 55 tahun 1993 di ubah dengan dikeluarkannya perpres nomor 36 tahun 2005 yang berbunyi seperti yang dijelaskan pada pasal 15 huruf a tersebut, kemudian diubah lagi dengan dikeluarkannya perpres nomor 65 tahun 2006 bunyinyaseperti yang dijelaskan pada pasal 25 huruf a perpres tersebut

Ditambahkannya pasal baru pada perpres 65 tahun 2006 antara pasal 18 dan pasal 19 dari  perpres 36 tahun 2005 menjadi 18A yang berbunyi sebagai berikut:   “Apabila yang berhak atas tanah atau benda benda yang ada diatas haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden, karena dianggap jumlahnya kurang layak, maka yang bersangkutan dapat meminta banding kepada pengadilan tinggi agar menetapkan ganti rugi sesuai UU nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak hak atas tanah dan benda benda yang ada diatasnya dan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1973 tentang acara penetapan ganti kerugian oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan pencabutan hak hak atas tanah dan benda benda yang ada diatasnya”.

2 Komentar to “PERBANDINGAN SUBSTANSI ANTARA KEPPRES 55 TAHUN 1993, PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005, DAN PERPRES 65 TAHUN 2006”

  1. nih judul skripisi gw, bnyak literatur yg gw baca tp ga ada yg nge bahas ttg konsinyasi…semua literartur mengenai pembangunan untuk kepentingan umum,di dalamx ga ada konsinyasi…mohon bantuanx agar sy bisa dapat mengetahui lebih dalam tentang konsinyasi tersebut….makasih

  2. (Pada pasal 8 perpres nomor 36 tahun 2005) disebutkan ada 7 tugas dari panitia pengadaan tanah, yang diubah menjadi ada 8 tugas dari panitia pengadaan tanah pada pasal 7 perpres nomor 36 tahun 2005, sedangkan dalam pasal 7 perpres nomor 65 tahun 2006 masih sama seperti yang dijelaskan dalam perpres nomor 36 tahun2005, Cuma pada pasal 7 huruf C diganti “menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya dilepaskan atau diserahkan”,dan tambahan dalam pasal 7A perpres nomor 65 tahun 2006 dijelaskan mengenai aturan biaya kepanitiaan pengadaan tanah

    (): seharusnya pasal 8 keppres thun 93

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: