MENGGAGAS SEBUAH LEMBAGA YUDIKATIF MAHASISWA

oleh lamasi

Sering sekali kita mendengar bahwa kampus atau kehidupan kampus selalu dicontohkan sebagai miniatur sebuah negara. Hal ini tampak jelas dengan sistem pemerintahan mahasiswa yang mirip dengan sistem pemerintahan di sebuah negara. Lembaga kemahasiswaan berperan sebagai lembaga tinggi mahasiswa yang terstruktur mulai dari universitas, fakultas, jurusan sampai prodi.

Di banyak kampus susunan ini dikenal dengan lembaga kemahasiswaan. Jika dalam sebuah negara, Indonesia misalnya mengenal tiga lembaga tinggi negara dengan tugas dan wewenang yang berbeda. Ketiga lembaga ini dibagi atas Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif (Trias Politica). Hal ini telah diimplementasikan dalam kehidupan kampus, kita mengenal yang namanya BEM dan DPM atau dibeberapa kampus mereka mengenal dengan istliah senat mahasiswa, pemerintahan mahasiswa dan lain sebagainya. Namun pada intinya semuanya sama. Lembaga ini adalah lembaga otonom mahasiswa yang bebas dari campur tangan birokrasi kampus dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Secara struktur lembagai ini harus dijalankan dan dipegang oleh mahasiswa, sementara birokrat kampus dan dosen hanya sebatas sebagai pelindung dan pengarah.

BEM dikenal sebagai fungsi eksekutif mahasiswa dan DPM sebagai fungsi legislatif mahasiswa. Seperti yang telah dikatakan di awal, pemerintahan mahasiwa kampus adalah miniatur dari sebuah negara. Namun dalam hal ini, dalam perkembangannya bahwa yang telah banyak dipraktekkan di dalam kehidupan kampus, baru mencakup fungsi eksekutif dan legisltif. Sementara fungsi yudikatif sepertinya masih belum banyak diterapkan oleh universitas-universitas. Termasuk kampus tempat saya menuntut ilmu.

Memang dibeberapa kampus lembaga yudikatif ini sudah mulai diterapkan. Salah satunya Universitas Indonesia (UI). Lembagai ini disebut dengan mahkamah mahasiswa. Jadi semua urusan yudikatif dalam pemerintahan mahasiswa dilakukan dan dijalankan oleh lembaga ini. Sementara tugas dan wewenang diatur dalam sebuah konstitusi dasar yang berupa undang-undang dasar yang mereka sebut dengan Undang-undang Dasar Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia (UUD IKM UI). Konstitusi dasar ini menampung semua kegiatan mahasiswa. Dibeberapa kampus, konstitusi dasar seperti UUD IKM UI ini dikenal dengan sebutan UUD Kongres Keluarga Mahasiswa.

Fungsi dari pembentukan lembaga yudikatif mahasiswa ini sama seperti lembagai yudikatif negara. Lembaga ini berfungsi:

  1. Sebagai penguji undang-undang dasar atau undang-undang kongres keluarga mahasiswa, juga undang-undang pemilu yang dikeluarkan oleh DPM atau lembagai legislatif mahasiswa (yudisial reviw),
  2. menyelesaikan sengketa antar lembaga kemahasiswaan di dalam kampus,
  3. Menyelesaikan sengketa pemilu presiden mahasiswa Keluarga Mahasiswa, Ketua BEM Fakultas, Ketua HIMA dan Ketua HIMPRO,
  4. Melakukan pengawasan atas kebijakan atau keputusan yang di hasilkan oleh lembaga kemahasiswaan,
  5. Menjalankan fungsi advokasi.

Dengan keberadaan lembaga yudikatif ini, maka akan terpenuhi keseimbangan Trias Politica dalam pemerintahan mahasiswa serta menjalankan fungsi yudikatif yang selama ini sedikit banyaknya dijalankan oleh BEM (lembaga eksekutif) yang secara kewenangan sebenarnya tidak berhak. Diharapkan pula dengan adanya lembaga yudikatif mahasiswa ini sistem pemerintahan mahasiswa lebih terstruktur dan terarah. Karena setiap lembaga akan menjalankan tugasnya sesuai fungsi dan wewenangnya dengan memberikan pengawasan satu sama lain.

3 Komentar to “MENGGAGAS SEBUAH LEMBAGA YUDIKATIF MAHASISWA”

  1. memang dalam suatu negara akan tercipta good governance ketika ketiga lembaga ini balance. dan sebagai miniatur sebuah negara, kampus memang seharusnya memiliki lembaga yudikatif ini. seiring dengan perkembangan jaman, para aktivis kampus diseluruh indonesia, seharusnya mampu untuk berfikir dan menciptakan sebuah terobosan baru, agar kampus-kampus mereka bisa lebih baik lagi, khusunya dalam hal pemerintahan di intrn kampus.

  2. politik kampus rasanya pembelajaran yang baik..biasanya yang bergengsu hanyalah eksekutif saja, legislatif (senat?). yudikatif (Mahkamah), tidak jelas job desc nya..
    eksekutif kampus yang punya kuasa besar mencairkan uang dna menyelenggarakan kegiatan

  3. benar sekali bang….
    namun kenyataannya masih banyak kampus yang menganut sistem feodal yang mengganggap bahwa pendidikan dan pengetahuan itu hanya diperoleh dari pendidikan formal melalui kurikulum terstruktur. sementara kegiatan lain diluar mata kuliah dianggap sebagai sampingan pengisi waktu luang. Mengenai yang dikemukakan bang Romail, memang benar lembaga eksekutif seakan-akan berubah menjadi lembaga tertinggi mahasiswa diatas kedua lembaga lainnya. Sehingga seringkali BEM diplesetkan menjadi Badan ELIT Mahasiswa, hampir 100% kegiatan mahasiswa di kampus dipegang oleh BEM sehingga kucuran dana mahasiswa semuanya hanya bisa dicairkan melalui proposal yang diajukan BEM.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: